 |
| Ketua GP Ansor Banyumas, Rachmat Kurniawan, di dampingi Kasatkorcab Banser Banyumas Andrianto. (Foto. Tim Harian Wangon) |
HARIANWANGON-BANYUMAS, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, angkat suara terkait meningkatnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan di kawasan kaki Gunung Slamet. Organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini menilai maraknya penambangan di wilayah tersebut telah menimbulkan keresahan sosial sekaligus ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Ketua GP Ansor Banyumas, Rachmat Kurniawan, menyampaikan bahwa aktivitas penambangan granit di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, serta galian C di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, tidak bisa dipandang sebagai persoalan ekonomi semata. Menurutnya, praktik tersebut merupakan alarm ekologis yang harus segera mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Bagi kami di Gerakan Pemuda Ansor Banyumas, respons masyarakat ini bukan sekadar dinamika sosial, melainkan ekspresi kegelisahan kolektif atas ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata,” ujar Rachmat dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).
Rachmat menjelaskan, kawasan kaki Gunung Slamet memiliki fungsi ekologis yang sangat vital, terutama sebagai daerah resapan air, penyangga ekosistem, serta sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Aktivitas penambangan yang tidak dikelola secara ketat dikhawatirkan dapat memicu kerusakan lingkungan jangka panjang, seperti longsor, banjir, pencemaran air, hingga berkurangnya sumber mata air yang selama ini menjadi andalan warga.
“Gunung Slamet bukan hanya simbol geografis, tetapi juga penopang kehidupan ribuan warga Banyumas dan sekitarnya. Ketika kawasan penyangganya rusak, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang,” tegasnya.
Lebih lanjut, GP Ansor Banyumas menilai bahwa penolakan warga terhadap aktivitas penambangan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan lingkungan dan keselamatan hidup. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan atau dianggap sebagai penghambat pembangunan.
“Pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga bukanlah pembangunan yang berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dan alamnya, bukan justru membiarkan eksploitasi berlebihan terjadi,” kata Rachmat.
GP Ansor Banyumas juga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang yang berada di kawasan kaki Gunung Slamet. Evaluasi tersebut, menurut Rachmat, harus melibatkan kajian lingkungan yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
Selain itu, GP Ansor mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terdampak guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kader Ansor.
“Menjaga alam adalah bagian dari nilai keislaman dan kebangsaan. Kami akan berdiri bersama masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan, khususnya di kawasan strategis seperti kaki Gunung Slamet,” pungkasnya.
Penolakan terhadap aktivitas penambangan di wilayah tersebut belakangan terus menguat seiring meningkatnya kekhawatiran warga akan dampak ekologis yang ditimbulkan. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.***
Sumber Berita: Ansor Banyumas
Editor: Arman Ar Alfarizi
